Impact of the 2019 Revision of China's Food Safety Law on the Indonesian Porang Industry

Abstract

Abstract: This article analyzes the implications of the 2019 revision of China’s Food Safety Law for Indonesia’s konjac exports. The FSL was initially enforced in 2009 and later revised in 2015 before undergoing another major change in 2019. In 2019 China introduced 86 additional implementing regulations that imposed stricter requirements on imported food, such as certification, labeling, inspection, and the possibility of rejecting or suspending products that fail to comply with Chinese standards. For Indonesia, where konjac has emerged as a potential agricultural export commodity, these changes pose serious challenges because the country relies heavily on the Chinese market. Using a qualitative, literature-based approach with descriptive-comparative analysis, this paper finds that the 2019 revision of China’s Food Safety Law acts as a non-tariff barrier that indirectly lowers Indonesia’s konjac export performance and creates instability in the domestic industry.

Abstak: Penelitian ini mengkaji dampak revisi Undang-Undang Keamanan Pangan Tiongkok tahun 2019 terhadap ekspor porang dari Indonesia. FSL pertama kali diberlakukan pada tahun 2009, direvisi pada 2015, dan mengalami revisi kembali pada tahun 2019. Revisi tahun 2019 menambahkan 86 peraturan pelaksana baru yang memperketat aturan impor pangan, seperti kewajiban sertifikasi, pelabelan, inspeksi, serta penolakan atau penangguhan terhadap produk yang tidak sesuai dengan standar Tiongkok. Bagi Indonesia, porang menjadi salah satu komoditas ekspor yang berkembang pesat dengan Tiongkok sebagai pasar utamanya. Namun, kebijakan impor yang semakin ketat telah menimbulkan tantangan serius, berupa terganggunya aliran ekspor, meningkatnya biaya kepatuhan, serta kebutuhan penyesuaian standar produksi dan sistem sertifikasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dan analisis deskriptif-komparatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa revisi FSL 2019 berfungsi sebagai hambatan non-tarif. Meskipun bertujuan untuk melindungi konsumen Tiongkok, kebijakan ini secara tidak langsung menekan kinerja ekspor porang Indonesia serta menciptakan ketidakstabilan dalam industri porang nasional.